• Arsip

  • AKTIVITAS

  • Recent Comments

Pertemuan Konsultasi Para Pihak

Pertemuan para pihak dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman terkait dengan pola pengelolaan HKm di Lombok Timur. Dalam acara ini berbagai elemen diundang diantaranya : Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan Key Note Speaker tetapi tidak dapat hadir. BPDAS Dodokan Moyosari (nara sumber), DISHUTBUN sebagai nara sumber selaku intansi terkait, Gema alam (nara sumber) dan Konsepsi (nara sumber) adapun pesertanya terdiri dari kalngan UPTD, LSM, Akademisi dan kelompok masyarakat. Pelaksanaan acara pertemuam para pihak dilaksankan pada hari, Selasa – Rabu 21 s/d 22 April 2009.

BPDAS menyampaikan pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan pasca pencanangan 2007, antara lain yang dipaparkan bagimana mekanisme penetapan area kerja HKm yang terdiri dari evaluasi dan verifilasi, strategi implementasi permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 yang isinya penetapan area kerja HKm, penerbitan IUUPHKm, penetpan IUPHHK_HKm dan fasilitasi. Untuk Dishutbun menyampaikan program kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalm kerangka implementasi HKm di Lombok Timur, disampaikan oleh Kabid Budidaya untuk tahun 2009 tidak ada alokasi dana dari APBD terkait dengan program HKm, rancangan Perbup sedang digodok oleh Kabid Kawasan itu diantaranya yang idsampaikan dalam hal ini oleh Kabid Budidaya pak Rifa’i.

Sedangkan Gema Alam dan Konsepsi memaparkan beberapa kegiatan yang pernah dilakukan selama pendampingan di dua lokasi yaitu Sapit dan Sambelia sampai pada kegiatan pertemuam para pihak. Setelah selasai pemaparan dari 4 (empat) nara sumber dilanjutkan dengan diskusi, masing-masing peserta bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh para nara sumber sesuai dengan tema yang dibahas.

Masuk pada sesi II pemaparan tentang maksud dan tujuan diadakannya pertemuan para pihak yang difailitasi oleh pak Sulis dari Yayasan KOSLATA dari beberpa paparan yang disampiakan oleh fasilitator muncul beberapa analisa kebutuhan terkait dengan pencapain yang diharapkan pada pertemuan para pihak. Selanjutnya masuk pada sesi III analisa kebutuhan dari hasil diskusi menghasilkan beberapa kebutuhan yang dipandang perlu yaitu adanya kesiapan Daerah dalam Implementasi percepatan pengajuan area kerja HKm antara lain :
– Calon area kerja yang akan disusulkan bebas dari izin lain.
– Adanya pedoman verifikasi
– Tim vrifikasi
– Seketsa area kerja (lengkap dengan titik kordinatnya)
– Adanya lembaga yang memfasilitasi
Dengan adanya kebutuhan diatas dipandang perlu untuk mempersiapkan semua kebutuhan yang terkait dengan persiapan implementasi HKm di Lombok Timur. Kesimpulan akhir dari pertemuan hari pertama membentuk tim penyusun draf, yang masuk dalam tim : DISHUTBUN (semua Kabid) LSM (Gema Alam) dan Akademisi, segera menyusun draf Peraturan Bupati penanggung jawab Pak Sulis (KOSLATA) dan Ahmad Baidhowi (Gema Alam).

Hari kedua dilanjutkan dengan pembahasan draf Perbub yang dihadiri oleh tim yang sudah disepakati, ada beberapa isi draf yang diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang susungguhnya dilapangan, sehingga draf ini nanti betul-betul dikerjakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam Peraturan Bupati. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membahas draf dan masih banyak lagi tambahan isi, maka pembahasan daraf dilanjutkan oleh tim yang sudah ditunjuk.

Tim perumus draf supaya lebih baik ditambah dua personil yaitu dari BAPEDA dan Kabag Hukum Pemkab Lombok Timur, tentu dengan melihat kapasitas dari kedua pihak terkait, ini sangat berkopenten untuk keterlibatannya dalam menyusun draf Perbup. Pada waktu itu disepakati tim untuk segera bekerja karena ini sangat penting dan mendesak dalam upaya Implementasi Percepatan pengajuan area kerja HKm di Lombok Timur, sehingga menjadi dasar untuk Pemda serta tim verifikasi yang akan dibentuk.

%d bloggers like this: