• Arsip

  • AKTIVITAS

  • Recent Comments

PENCADANGAN AREA KERJA HKm SAPIT DAN SAMBELIA

PROGRESS REPORT
Pembentukan Pengurus Kelompok HKm Sapit a. Sapit Pengajuan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) mensyaratkan, salah satunya, adanya kelembagaan yang jelas bagi kelompok yang akan melakukan kegiatan HKm. dalam rangka itu, maka telah dilakukan pembentukan pengurus kelompok HKm di desa Sapit pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2008 bertempat di aula kantor desa Sapit.
Mengawali pertemuan masyarakat mengemukakan beberapa permasalahan terkait dengan kelompok yang ada di masing-masing blok. Diantaranya adalah bahwa hanya sebagian kelompok yang mendapatkan fasilitasi kegiatan baik dari pemerintah (DISHUTBUN) maupun swasta seperti GNRHL/Gerhan, program pengkayaan tanaman, budidaya tanaman Ashitaba, dan lain-lain. Tidak meratanya distribusi kegiatan tersebut disebabkan karena kurang terkoordinirnya setiap kelompok yang ada.
Dari proses tersebut, didapatkan kesepakatan dalam rapat bahwa anggota masyarakat yang mengelola hutan harus tergabung dalam satu wadah kelompok induk yang menaungi kelompok dan dapat mengakomodir semua kegiatan serta kepentingan bersama dalam kelompok di setiap blok dalam kawasan area HKm. Selain itu, kepengurusan yang akan dibentuk harus merupakan representasi/keterwakilan dari masing-masing kelompok di setiap blok area sehingga diharapkan dapat mencakup semua area kelola HKm yang keanggotaannya terdiri dari individu dalam satu hamparan. Ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pengawasan, pengelolaan dan fungsi control dari setiap kegiatan kelompok di lahan garapan.
Selanjutnya, kelompok menyepakati struktur organisasi kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara I dan Bendahara II. Masing-masing blok yang berjumlah 6 blok dalam satu hamparan kawasan HKm dipimpin oleh seorang ketua blok.
Pengurus terpilih bertugas merapikan dan mendata kembali kelompok yang ada serta menyelesaikan beberepa permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengeloaan. Dan untuk mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), pengurus inilah yang nantinya akan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, Bupati, untuk ditindaklanjuti.
(Struktur Organisasi Kelompok dan Komposisi Personalia Kepengurusan terlampir).

b. Sambelia
Berdasarkan kondisi yang ada, kelompok pengelola HKm di kawasan hutan produksi Sambelia sudah ada sejak tahun 1999, bahkan sudah berdiri kelompok usaha bersama dan koperasi “ Wana Lestari “. Tetapi pada perjalanannya dan hingga saat ini pengurusnya tidak aktif, vakum, meski sudah mempunyai badan hukum. Dan persoalannya, sampai saat ini belum diadakan Rapat Tahunan Anggota (RAT).
Pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2008, mulai jam 10.00 wita sampai selesai bertempat di dusun Sandongan diadakan revitalisasi pengurus kelompok masyarakat pengelola HKm Sambelia. Sebelum pembentukan kepengurusan, peserta rapat menyepakati untuk menindaklanjuti permasalahan terkait dengan keberadaan koperasi. Kelompok bermaksud membekukan koperasi untuk sementara waktu, sampai saatnya pengurus kelompok yang terbentuk mempasilitasi anggota koperasi menyelenggarakan Rapat tahunan (RAT).
Selanjutnya, perwakilan kelompok yang hadir dalam rapat mengusulkan untuk sementara mengaktifkan kelompok-kelompok penggarap yang sudah ada, tinggal bagaimana penguatan kelompok dari masing-masing blok. Kepengurusan kelompok yang terpilih nantinya akan betul-betul menjalankan fungsinya sebagai kelompok pengelola HKm dan mengakomodir kepentingan bersama dalam menjalankan setiap program kelompok. Dalam rapat juga disepakati secara bersama bahwa anggota kelompok merupakan satu hamparan wilayah yang berdekatan untuk mempermudah koordinasi, sehingga dapat meminimalisir miss-komunikasi dan memperlancar semua kegiatan dalam pengeloaan HKm ke depan. Dari 20 jumlah keseluruhan blok tidak diadakan perubahan.
Dari hasil musyawarah kelompok membentuk struktur organisasi dan komposisi kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris I, sekretaris II, Bendahara dan Ketua-ketua Blok. Pengurus dipilih berdasarkan katerwakilan dari masing-masing blok yang berada di dua hamparan yaitu hamparan yang ada di desa Sugian dan di desa Belanting. Kepengurusan yang sudah terbentuk bersedia memfasilitasi setiap pertemuam dengan anggota dalam rangka menjalankan setiap kewajiban pengurus bagi terwujudnya program-program yang ada di kelompok pengelola HKm yang ada di wilayah Sambelia.
(Struktur Organisasi dan Komposisi Personalia Kepengurusan kelompok terlampir).

Perumusan Peraturan/Awiq-awiq Kelompok Pengelola HKm
a. Sapit
Untuk menunjang keberlangsungan roda organisasi kelompok dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari pengeloaan HKm, pengurus kelompok yang terbentuk selanjutnya menyusun aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengurus. Pertemuan diadakan di Sapit pada hari Jumat, 19 Desember 2008 dengan agenda perumusan peraturan kelompok. Rapat dipimpin langsung oleh ketua umum dan masing-masing peserta rapat diberikan draft rancangan peraturan. Dari rancangan itu dibahas satu persatu dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pengelola HKm.
Diskusi pembahasan perumusan aturan berjalan alot dan serius. Masyarakat juga menyampaikan usul pendapatnya untuk menyamakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan atau program dalam kelompok. Isi pedoman yang dibahas terfokus pada persoalan-persoalan yang menyangkut keberlangsungan kelompok dan pengelolaan kawasan secara partisipatif dan mengedepankan kepentingan bersama (kelompok), termasuk juga sampai sejauh mana hak dan kewajiban pengurus dan anggota dalam melaksanakan semua kegiatan didalam kawasan HKm.
Kelompok ini diberi nama “Dongo Baru”, diambil dari nama sumber mata air yang ada di desa Sapit yang dianggap mempunyai nilai sejarah. Pembahasan yang paling penting adalah tentang pengelolaan area kerja HKm tidak terlepas dari nilai ekonomi, budaya dan ekologi serta tidak merubah fungsi lindung dari hutan.
Adapun esensi dari pedoman yang dirumuskan antara lain :
– Nama dan tempat kelompok
– Tujuan didirikannya kelompok
– Tugas dan wewenang pengurus
– Hak dan kewajiban anggota kelompok dalam pengaturan lembaga dan pengeloaan lahan
– Sistem pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus
– Mekanisme penyelesaian konflik dalan kelompok dan antar kelompok
– Larangan dan sangsi, jika ada pelanggaran
– Mengatur hubungan kelompok dengan pihak lain

Aturan ini menjadi kesepakatan bersama yang akan disahkan oleh kepala desa untuk menunjang legitimasi pedoman kelompok HKm yang ada di wilayah desa Sapit. Ini juga dimaksudkan supaya pemerintah desa memberikan perhatian khusus dan ikut bertanggung jawab terhadap persoalan yang menyangkut kelola kawasan hutan (HKm). (Awiq-awiq kelompok dapat dilihat pada lampiran).

b. Sambelia

Pelaksanaan rapat pembahasan pedoman aturan kelompok HKm Sambelia diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2008 bertempat dusun Sandongan. Rapat pembahasan pedoman dipimpin langsung oleh ketua umum kelompok. Salah satu persyaratan dalam pengajuan rencana kelola HKm adalah bahwa setiap kelompok yang mengelola area HKm diharuskan mempunyai peraturan untuk menjalankan segala bentuk kegiatan di area kelola HKm. hal ini juga sekal;igus untuk mengatasi kondisi diman “perjalanan” HKm Sambelia sejauh ini belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama menyangkut belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan kelompok.
Sebelum pembahasan rumusan peraturan-peraturan, anggota kelompok mengungkapkan persoalan yang selama ini terjadi. Diungkapkan bahwa selama ini masyarakat tidak sepenuhnya diberikan hak sepenuhnya mengelola lahan garapan yang ada di areal HKm. Padahal sejak lama masyarakat membutuhkan adanya izin pengelolaan, sekalipun kelompok telah berdiri sejak tahun 1999. Alasannya adalah bahwa hingga saat ini belum ada usulan masyarakat yang berkaitan dengan permohonan izin pengelolaan HKm.
Anggota kelompok yang hadir merupakan wakil dari masing-masing blok yang berada di dua hamparan; hamparan Sugian dan Belanting. Kehadiran mereka adalah untuk membicarakan lebih jauh rumus aturan yang akan menjadi acuan untuk menjalankan pengeloaan area kerja HKm. Pembahasan item peritem aturan diuraikan dan disampaikan kepada anggota rapat, sehingga dapat dipahami oleh semua peserta. Sementara menyangkut hak dan kewajiban masyarakat sangat berhati-hati menyepakati setiap pointer aturan karena menyangkut keberlangsungan dari pengurus dan anggota kelompok. Peraturan yang sesuai dengan hajat pengelolaan HKm. tidak ada tawar-menawar, lansung disetujui oleh masyarakat selama menyangkut kepentingan bersama dalam kelompok.
Adapun beberapa ketentuan yang dibahas antara lain ;
– Nama, waktu dan tempat
– Tujuan dan fungsi kelompok
– Tugas dan wewenang pengurus kelompok dalam pengambilan keputusan
– Hak dan kewajiban anggota kelompok dalam pengelolaan lahan
– Cara penyelesaian konflik baik dalam kelompok maupun antar kelompok
– Sangsi bagi individu mapun kelompok yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati
– Badan penasehat yang terdiri dari aparatur pemerintah kecamatan (UPT), pemerintah desa dan dusun.

Pedoman atau aturan yang sudah disepakati menjadi acuan bersama dalam menjalankan semua proses dan penyelesaian segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan HKm di dua dusun yaitu Dasan Baru dan Sandongan. Pedoman ini nantinya akan disahkan oleh pemerintah desa untuk menunjang legitimasi atau keabsahan aturan yang dibuat oleh kelompok pengelola HKm dan ikut menjadi tanggung jawab bersama dengan pihak desa dalam penyelesaian masalah dalam pengelolaan hutan. (Awiq-awiq kelompok terlampir).
Penyusunan rencana kelola HKm Sapit dan Sambelia.
Pembahasan rencana kelola HKm yang dikemas dengan Lokakarya selama 2 hari; Sabtu-Minggu, 10-11 Januari 2009 dihadiri oleh Kepala Dinas HUTBUN Kabupaten Lombok Timur, UPTD HUTBUN Kecamatan Suela dan Kecamatan Sambelia. Dari sambutannya selaku petugas dari kehutanan, UPTD Kecamatan Sambelia menyambut baik adanya fasilitasi masyarakat dalam pengusulan pencadangan area kerja HKm di Sapit dan Sambelia.
Pembahasan rencana kelola dilakukan dengan Focus Group Disscussion. Masyarakat dari dua lokasi HKm tersebut membahas bagaimana rencana kelola HKm yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri dengan mengedepankan kelestarian, fungsi lindung dan tercapainya masyarakat sejahtera dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Secara teknis, semua peserta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu;
– Kelompok satu membahas tentang rencana kelola kelembagaan,
– Kelompok dua membahas rencana kelola ekonomi/usaha, dan
– Kelompok tiga membahas rencana kelola kawasan.
– Adapun hasil diskusi masing-masing kelompok antara lain;

a. Kelola Kelembagaan

Dalam perencanaan kelola kelembagaan, untuk menunjang kelancaran kegiatan kelompok tani Dongo Baru HKm Sapit dan Kelompok tani Wana Lestari HKm Sambelia menyusun rencana sebagai berikut ;
1. Pertemuan 1x 3 bulan dengan agenda :
o Membicarakan permaslahan-permaslahan yang ada dalam kelompok.
o Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengeloalaan lahan garapan kelompok.
2. Gotong royong
o Meningkatkan kekompakan dan kebersamaan kelompok.
3. Membuat perjanjian/awik-awik kelompok di masing-masing blok.
4. Pertemuan/diskusi 1x setahun oleh dua kelompok pengelola HKm Sapit “Dongo Baru” dan HKm Sambelia
“Wana Lestari” (sharing pengetahuan dan pengalaman).
4. Membuat GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) HKm Sapit dan Sambelia (program jangka panjang).

b. Kelola Ekonomi/usaha
Kelompok ini telah menyusun perencanaan antara lain;
1. Untuk menunjang keberlangsungan kegiatannya, kelompok akan melakukan upaya peningkatan taraf ekonomi kelompok HKm, sebagai berikut :
• Kelompok HKm Sapit akan membentuk Kelompok Usaha Bersama di masing-masing Blok. KUB ini akan mendapatkan modal awal dari anggota sebesar Rp. 50.000 untuk simpanan pokok, dan mengeluarkan dana tak terduga sebesar 1% dari simpanan pokok untuk antisipasi penanggulangan kesejahteraan/kesehatan anggota kelompok.
Kelompok HKm Sambelia sesungguhnya telah memiliki KUB sejak tahun 1999 yaitu Koperasi Tani “WANA LESTARI”. Namun kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk bergerak karena sebagian besar pengurus inti tidak lagi berada di Sambelia. Bahkan sebagian juga telah pergi merantau ke Malaysia. Untuk itu, kelompok merencanakan akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, kaum ibu rumah tangga perlu membuat industri rumah tangga supaya hasil hutan bernilai ekonomis. Industri rumah tangga ini terdiri dari ;
Sapit; membuat krepek pisang, dodol nangka dan krepek melinjo.
Sambelia :
a. Membuat abon dari buah jambu mente.
b. Produksi madu hutan dan pengembangbiakan lebah madu.
3. Pemanfaatan jasa lingkungan (program jangka panjang HKm Sapit dan Sambelia).
4. Agro Wisata (progam jangka panjang).
c. Kelola Kawasan
Kelola kawasan merupakan hal penting dalam pemanfaatan hutan secara optimal dengan mengedepankan upaya konservasi di dalam kawasan. Untuk menunjang kegiatan dalam pengelolaan hutan, masyarakat mengidentifikasi pendukung dari kelola kawasan itu antara lain ;

Batas kelola kawasan
Sapit
Batas kelola kawasan dipandang sangat perlu karena menyangkut area pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pengklaiman/penyerobotan lahan baik itu petani pengelola HKm maupun oknum masyarakat di luar HKm.
Yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat ditandai dengan adanya tapal batas dari Dinas Kehutanan berupa pal beton. Begitu juga kawasan HKm yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Batas area pengelolaan dengan hutan lindung yang masih utuh dan tidak digarap oleh masyarakat ditandai dengan pohon dan tulisan dari seng untuk mengetahui batas hutan Lindung. Batas antara blok menggunakan batas yang ada secara alami yaitu Sungai (bentang alam/Urat Bukit) yang secara alami telah terbagi menjadi 6 blok.
Sambelia
Dalam kawasan HKm sambelia yang kaitannya dengan batas kelola kawasan yaitu ; untuk batas HKm yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat memakai batas beton (pal batas) berbentuk segi empat, begitu juga dengan batas antara Hutan Produksi dengan hutan Lindung. Sementara batas antara blok ditandai dengan beton berbentuk bundar cat warna kuning dan antara Sugian dengan Belanting dibatasi dengan Sungai.
Pemanfaatan lahan/kelola komoditi.
Model pemanfaatan kelola kawasan untuk kedua wialayah HKm; Sapit dan Sambelia, kelompok merencanakan pembibitan swadaya yang langsung dilakukan di lokasi area kelola lahan garapan masyarakat. Hal ini untuk mempermudah penyulaman dan pemeliharaan, sehingga dapat bermanfaat ganda. Untuk komoditi, masyarakat membudidayakan Kayu-kayuan (tanaman pokok), MPTs, tumpang sari, tanaman bawah tegakan dan empon-empon.

%d bloggers like this: